tutup Eksternal hardisk kajian video islam
cashflow laporan keuangan software akutansi terbaik
Tags Posts tagged with "kafir"

kafir

Pertanyaan:

Bagaimana kita jika menjual barang-barang kebutuhan harian, menjual produk jadi, seperti pisau, meja, lampu, dsb… dimana kita tahu jelas pembelinya adalah pabrik khomer, atau pembelinya adalah gereja, bank ribawi (menjual kertas untuk mencetak billing, menjual mesin ATM, komputer), dst… Dimana jika menggunakan kaidah penjual pisau kita tidak tahu akan digunakan untuk apa maka itu tidak mengapa, dan kita tidak diwajibkan untuk bertanya untuk apa pisau ini anda beli, namun dalam perusahaan yang cukup besar, maka data pelanggan akan dicatat dan jelas siapa mereka, bidang kerja mereka apa. Seperti toko bangunan menjual batu bata untuk pembangunan gereja (mereka tahu jelas karena bata akan dikirim ke gereja dan untuk membangun gereja). [Penanya 1]

***

Alhamdulillah perusahaan saya tidak menjual software pesanan, tapi menjual produk jadi (software yang siap pakai), namun ternyata banyak juga gereja, sekolah-sekolah kristen dan lembaga ribawi yang membelinya), mereka membeli begitu saja tanpa meminta modifikasi atau penambahan.

Juga dalam kondisi, tukang becak atau supir taksi yang dinaiki penumpang untuk diantar ke gereja. Bagaimana sikap mereka, apakah dilayani atau tidak?

Intinya apakah mutlak kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka atau masih ada area/bidang yang kita boleh berjual beli dengan mereka, selama produk yang dijual bukan inti kegiatan mereka? [penanya 2]

Jawaban:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Apa yang dipertanyakan di sini tidak ada bedanya dari apa yang telah di jawabkan sebelumnya. Karenanya dasarnya ialah asas diharamkan ta’awun/kerjasama dalam kemungkaran. Dan tidak diragukan bahwa menjalin hubungan yang langsung memberikan kontribusi positif dalam perbuatan mungkar, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, atau lainnya adalah menyelisihi prinsip ini.

Berikut saya sertakan jawaban Al Lajnah Ad Da’imah Lil Ifta’ Kerajaan Saudi Arabia yang semakna dengan apa yang Anda tanyakan di atas:

الفتوى رقم  20507

س: لدينا عمارة في موقع ممتاز، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها، بمبلغ مغر جدا، ولمدة عشر سنوات، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما، ونحن -أصحاب العمارة- في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة، وديون أخرى للغير أحرجنا منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) سورة المائدة الآية 2  والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.

ج: لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) سورة المائدة الآية 2،  وفي الحلال غنية عن الحرام. وقد قال الله سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ  مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) سورة الطلاق الآية 2-3

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Fatwa no: 20507

[Pertanyaan]

“Alhamdulillah, kami (sekelompok orang yang berserikat) memiliki gedung di tempat yang strategis dan di jalan yang paling bagus pula. Dan sekarang, direktur Saudi British Bank terus menerus mendatangi kami, ingin menyewa ruko yang terletak di bagian bawah bangunan tersebut, untuk dijadikan sebagai kantor cabang pusat bank itu di kota Taif. Ia menawarkan harga sewa yang benar-benar menggiurkan untuk tempo 10 tahun. Dengan ketentuan uang sewa lima tahun pertama akan ia bayarkan di muka. Sedangkan -sekarang ini- kami; pemilik gedung sangat membutuhkan dana untuk melunasi piutang kami selama membiayai pembangunan gedung ini dan juga piutang lainnya. Sekarang ini kami merasa kikuk ketika menghadapi para kreditor, karena mereka telah berkali-kali menagih kami. Sebagian dari kami menginginkan agar gedung itu disewakan kepada bank tersebut, agar kami bisa segera melunasi piutang. Menurutnya dosa bank adalah tanggung jawab pengelola bank, sedangkan kami tidak turut menanggungnya; karena kami –segala puji hanya milik Allah- tidak menjalin akad riba, baik dengan bank atau dengan lainnya. Dan status bank adalah sebagai penyewa layaknya penyewa lainnya.

Akan tetapi sebagian dari kami berpendapat:  bahwa menyewakan gedung kepada bank adalah perbuatan dosa, karena tercakup oleh firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. المائدة 2

“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” (Qs. Al Maidah: 2)

Dan sekarang kami kebingungan, karenanya kami mohon diberi fatwa, semoga Allah melimpahkan pahala kepada bapak: Apakah kami boleh menyewakan ruko itu kepada bank dan hanya merekalah yang menanggung dosanya? Ataukah kami para pemilik gedung juga turut menanggung dosanya, bila menyewakan ruko kami kepada bank? Harap pertanyaan kami dijawab sesegera mungkin, agar kami berdasarkan fatwa bapak, dapat memberikan jawaban kepada pihak bank.

[Jawaban]

Tidak boleh menyewakan ruko kepada bank, karena mereka akan menjadikan ruko itu sebagai tempat untuk menjalankan riba. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya dan penulisnya. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasai, Ibnu Majah, Ad Darimi)

Dan orang yang menyewakan gedung tercakup ke dalam hadits ini, karena ia telah turut mendukung terjadinya riba, yaitu dengan menyewakan gedung kepada mereka. Padahal  Allah Ta’ala telah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pedik siksa-Nya.” (Qs. Al Maidah: 2)

Dan pintu-pintu rizqi yang halal cukuplah banyak, sehingga tidak ada alasan untuk menempuh yang haram.

Dan Allah Ta’ala juga berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ  مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah melimpahkan kepadanya rizi dari jalan-jalan yang tidak ia duga-duga.” (Qs. At Thalaq: 2-3)

Wabillahit Taufiq, semoga shalwat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Anggota Tetap Komite Riset Ilmiyyah dan Fatwa

Ketua: Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Wakil ketua: Abdul Aziz Alus Syeikh

Anggota: Bakar Abu Zaid

Anggota: Shaleh Fauzan

Anggota: Abdullah Ghudaiyyan

***

NIAT DALAM MUAMALAH

Masalah niat yang baik tidak cukup untuk menjadikan suatu amalan dianggap baik. Orang-orang Hindu, Budha, dan Nasrani juga berniat baik ketika mereka beribadah dan menyembah tuhan-tuhan mereka. Tapi niat itu tidak cukup, makanya mereka tetap dikatakan kafir, dan kelak di akhirat mereka bakal menjadi penghuni neraka.

Sebagaimana niat dalam mu’amalah juga belum cukup, dan harus diiringi oleh amalan nyata yang benar pula. Gambarannya: bagaikan orang yang berniat baik dengan memudahkan urusan orang lain, tapi dengan menerima suap. Semua orang sepakat bahwa pejabat yang menerima uang suap itu telah bertindak kejahatan, walaupun niatnya baik, memudahkan urusan orang lain dan juga ingin mencukupi kebutuhan keluarganya dan niat baik lainnya. Perbuatan tersebut jelas melanggar syari’at, dan dapat merugikan orang lain. Demikian juga halnya menjual barang ke gereja: Melanggar syari’at karena turut melancarkan perbuatan maksiat, dan dapat menimbulkan kerugian pada umat islam lainnya. Karena bisa saja saat ini kegiatan mereka internal, tapi mereka menjadi bisa menjalankan kegiatannyan, sehingga keberadaan mereka tentu meresahkan setiap orang yang benar-benar beriman, terlebih-lebih telah terbukti bahwa mereka/gereja senantiasa berusaha menyebarkan kesesatan dan kekafirannya kepada umat Islam. karenanya tidak sepantasnya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersikap acuh tak acuh menghadapi kemungkaran dan kekufuran disekitarnya.

Mengapa kita tidak bersikap yang lebih terpuji yaitu dengan aktif berdakwah dan berusaha memberikan tekanan atau mengkondisikan (menciptakan kondisi yang bagus) sehingga para pemeluk agama lain menjadi terseret untuk masuk Islam, minimal meninggalkan agamanya.

Tidakkah hadits berikut cukup untuk memotivasi kita untuk berbuat sesuatu:

عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِى السَّلاَسِلِ. رواه البخاري

“Allah heran dengan orang-orang yang masuk surga dengan dirantai.” (Riwayat Bukhari)

Dan pada riwayat lain disebutkan:

لَقَدْ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلاَسِلِ. رواه أحمد وأبو داود

“Sungguh Allah heran dengan orang-orang yang ditarik untuk masuk ke surga dengan menggunakan rantai.” (Riwayat Ahmad, dan Abu Dawud)

Saudaraku! Tidakkah anda merasa terpanggil untuk turut menjadi orang-orang yang mampu menarik sebagian orang agar bisa masuk surga dengan menggunakan rantai? Kondisikanlah sedemikian rupa masyarakat anda, agar mereka itu menjadi “mau-tidak mau” “sadar atau tidak sadar” masuk Islam, beribadah, taat dan meninggalkan maksiat.

Selamat berjuang dan menjadi para penuntut umat untuk masuk surga, baik dengan suka rela atau dengan rantai baja.

***

Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A.

Sumber: www.pengusahamuslim.com

Oleh: Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta

Pertanyaan

Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya: Bagaimana hukumnya meninggalkan kerjamasa diantara kaum muslimin, yakni dengan tidak ridha dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin tetapi suka membeli barang dari toko-toko orang kafir, apakah hal seperti itu sebagai suatu yang halal atau haram?

Jawaban

Ketetapan hukum pokok membolehkan orang muslim membeli apa yang dibutuhkannya dari apa yang dihalalkan oleh Allah baik dari orang muslim maupun orang kafir. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah membeli dari orang Yahudi. Tetapi jika keengganan seorang muslim untuk membeli dari orang muslim lainnya tanpa adanya sebab ; baik itu dalam bentuk kecurangan, mahalnya harga, buruknya barang, yang membuatnya lebih suka membeli dari orang kafir serta lebih mengutamakannya atas orang muslim tanpa alasan yang benar, maka yang demikian itu jelas haram.

Sebab, yang demikian itu termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, meridhai dan juga mencintai mereka. Selain itu, karena hal tersebut dapat melemahkan perdagangan kaum muslimin dan merusak barang dagangan mereka serta tidak juga membuatnya laris, jika seorang muslim menjadikan hal-hal itu menjadi kebiasaannya.

Adapun jika sebab-sebab yang menjadikannya dia berpaling seperti tersebut diatas, maka hendaklah dia menasihati saudaranya (pedagang -ed) itu dengan memperbaiki kekurangannya tersebut. Apabila dia mau menerima nasihat tersebut, maka Alhamdulillah, dan jika tidak maka dia boleh berpaling darinya menuju ke orang lain, sekalipun kepada orang kafir yang terdapat manfaat dalam interaksi dengannya jujur.

Wabillaahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para sahabatnya.

[Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 3323, Disalin dari Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi”i>

Sumber: Almanhaj.or.id

 

Oleh: Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili

Ada beberapa jenis kartu yang dipergunakan sebagai media promosi

1. Kartu Pengenal

Yang dimaksud adalah,kartu yang memuat penjelasan ringkas tentang instansi, pabrik, kantor, yayasan dan lain sebagainya. Atau penjelasan mengenai pemiliknya atau yang lainnya. Apabila penjelasan yang dimuat di kartu tersebut sesuai dengan hakikatnya, tidak disertai hal-hal yang dilarang syariat (seperti misalnya gambar yang diharamkan), maka hukum berpromosi dengan kartu seperti ini diperbolehkan.

2. Kartu Pelanggan

Sesuai tipenya, hukum seputar promosi dengan kartu jenis ini sebagai berikut.

a) Kartu yang diberikan secara gratis, tanpa ada pungutan atau beban biaya sedikitpun, hukumnya diperbolehkan.

b) Kartu yang diberikan dengan keharusan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu kepada produsen atau yang mengeluarkan kartu, dan setelah kartu itu dibayar, selanjutnya si pemegang kartu berhak atas beragam servis atau keistimewaan pelayanan disebabkan memiliki kartu tersebut.

Sebagai contoh, sebuah kartu diterbitkan dengan biaya yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp 100,000.00. Dengan melunasinya, si pemegang kartu berhak atas discount sebesar 25% untuk setiap produk yang ditawarkan.

Hukum promosi dengan kartu semacam ini tidak diperbolehkan atau haram, dikarenakan beberapa hal berikut.

*) Si pemegang kartu terkadang tidak mengambil manfaat dari produk-produk yang ditawarkan produsen, kecuali –misalnya- hanya satu kali saja. Dalam kondisi seperti ini berarti konsumen dirugikan, dan sebaliknya produsen telah mengambil keuntungan.

*) Di lain pihak, ada konsumen yang mampu mengambil manfaat secara berulang-ulang, sehingga apabila dikalkulasi, maka keuntungan yang dia peroleh melebihi biaya yang dikeluarkan untuk membayar kartu tersebut. Dalam kondisi seperti ini tentu saja konsumen diuntungkan, dan produsen yang menderita kerugian.

Jadi, dalam promosi jenis ini mengandung unsur gharar yang sangat jelas, dan merupakan bagian dari qimar (taruhan/judi) yang diharamkan. Wa-llahu a’lam.

3. Kartu Poin

Maksud dari kartu poin, yaitu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah tertentu, yang kemudian bisa ditukarkan dengan sesuatu yang disediakan oleh produsen secara gratis, baik berbentuk barang maupun jasa. Poin itu sendiri, biasanya, di dapat dengan cara membeli produk tertentu.

Sebagai contoh, setiap pembeli premium di suatu SPBU tertentu, seseorang akan mendapatkan sejumlah poin, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Apabila poin yang terkumpul mencapai jumlah tertentu, maka konsumen berhak mendapatkan pelayanan pencucian gratis di SPBU tersebut dengan menyodorkan bukti jumlah poin yang dimilikinya.

Hukum promosi memakai metode ini, tidak bisa dilepaskan dari dua hal.

a) Poin diberikan kepada pembeli dengan tanpa penambahan harga produk dari harga biasanya. Yang seperti ini diperbolehkan

b) Apabila poin yang diberikan disetai dengan penambahan pada harga produk, maka hukumnya haram. Sebab, termasuk memakan harta orang lain secara batil. Selain itu di dalam penambahan harga tersebut mengandung unsur gharar.

KAIDAH SEPUTAR IKLAN

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Ta’ala.

Di sisi lainnya, iklan tersebut juga harus bisa memberikan nilai, bahwa yang memberi nikmat adalah Allah. Sehingga, selain konsumen tertarik untuk memberli produk, juga tidak melupakan syukur kepada Allah. Begitu pula iklan tersebut jangan sampai bertentangan dengan fitrah yang baik, yaitu fitrah yang sejalan dengan norma-norma agama yang lurus.

2. Produk (barang ataupun jasa) yang diiklankan adalah produk yang mubah. Tidak diperbolehkan mengiklankan yang diharamkan agama. Misalnya minuman keras, dan sebagainya.

3. Produk yang diiklankan benar-benar bisa dimiliki. Dalam arti, selain terjangkau dari segi harga, juga terjangkau dari segi kepemilikan atau bisa dipindah tangankan. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan mengiklankan sesuatu yang tidak terjangkau harganya dan tidak bisa dimiliki. Sebab, dalam suatu jual beli disyariatkan barangnya ada dan bisa dipindah tangankan atau dimiliki.

4. Suatu iklan tidak boleh mengandung kedustaan atau penipuan. Misalnya, mendeskripsikan produk tidak sesuai dengan kenyataan, baik secara fisik, dari segi manfaat mupun dari sisi khasiat, dan sebagainya

5. Dalam beriklan mempergunakan media yang mubah atau diperbolehkan. Tidak diperbolehkan berpromosi dengan mempergunakan suatu sarana yang dilarang syari’at, baik dalam bentuk orang, suara, alat dan sebagainya. Begitu dalam promosi tidak boleh mendatangkan fitnah bagi umat.

6. Dalam promosi tidak mengandung unsur memerangi adat atau norma-norma yang dipandang baik oleh syari’at ataupun yang bertentangan dengannya.

7. Bersih dari unsur tasyabbuh yang dilarang. Misalnya, lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya.

8. Tidak menyebarkan adat-adat orang-orang kafir atau tasyabbuh kepada mereka. Kaum muslimin memiliki adat dan norma tersendiri yang dari ajaran Islam.

9. Iklan terbebas dari unsur menakut-nakuti. Tidak diperbolehkan menakut-nakuti seorang muslim, apapun tujuan dari iklan tersebut. sebab menyebarkan ketakutan ke khalayak adalah diharamkan. Lihat Al-Mughni (1/307), Bada’i Shana’i (7/93), Al-Mabsath (9/119) dan Al-Muhalla (12/288).

10. Iklan harus sesuai dengan akhlak dan adab yang baik . misalnya jujur, tidak mengelabui, tidak melecehkan yang lain, bersifat menasihati, tidak mendorong perilkau israf atau tabdzir, dan sebagainya.

[Diringkas dari Ahkamul I’lanat At-Tijariyyah, Penerjemah Ustadz Muhammad As-Sundee>

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XI/1428H/2007M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Alamat Jl Solo-Purwodadi Km 8 Selokaton Gondangrejo Solo>

Sumber: www.almanhaj.or.id

Pertanyaan:

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
Ustadz, saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Pekerjaan ini merupakan buah dari kuliah saya di perguruan tinggi kedinasan, sehingga saya harus menjalani masa ikatan dinas selama 10 tahun.

Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah:

  1. Bagaimanakah hukum pajak menurut Islam?
  2. Bagaimana jugakah hukum penghasilan yang saya terima dari PNS Ditjen Pajak ini?
  3. Saran Ustadz terkait posisi saya?

Syukran Ustadz.

Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa terlimpahkan kepadamu.

Maeda D Candra

Jawaban:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahklan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Saudara Maeda D Candra, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda dan keluarga.

Agama Islam yang anda imani dan cintai ini adalah agama yang benar-benar menghormati hak asasi dan kepemilikan umat manusia. Karenanya Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengambil hak seseorang tanpa seizin darinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa': 29)

Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah menegaskan hal ini pada banyak hadits, diantaranya beliau bersabda:

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، وفي رواية: مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داوج والترمذي وحسنه الألباني

“Janganlah salah seorang darimu mengambil tongkat saudaranya,-pada riwayat lain: barang saudaranya- baik karena bermain-main atau sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang terlanjur mengambil tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengembalikan tongkat itu kepadanya.” (Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani)

Demikianlah syari’at agama Islam yang saudara cintai ini.

Dan barang siapa yang melanggar ketentuan ini, maka diberlakukan padanya hukum-hukum Islam, baik di dunia ataupun di akhirat.

Di dunia misalnya dikenakan hukum potong tangan bagi pencuri, atau dipancung secara menyilang bagi perampok dan lain sebagainya:

وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا. متفق عليه

“Sungguh demi Allah, andai Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (Muttafaqun ‘alaih)

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. المائدة 33

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya/diasingkan). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Qs. Al Maidah: 33)

Berdasarkan prinsip ini, Islam tidak membenarkan berbagai pungutan yang tidak didasari oleh alasan yang dibenarkan, diantaranya ialah pajak. Pajak atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al muksu adalah salah satu pungutan yang diharamkan, dan bahkan pelakunya diancam dengan siksa neraka:

إِنَّ صَاحِبَ المُكْسِ فِي النَّارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير من رواية رويفع بن ثابت رضي الله عنه ، وصححه الألباني

“Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (Riwayat Ahmad dan At Thobrany dalam kitab Al Mu’jam Al Kabir dari riwayat sahabat Ruwaifi’ bin Tsabit radhiallahu ‘anhu, dan hadits ini, oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih.)

Dalam tata keuangan negara Islam, dikenal empat jenis pungutan:

1. Zakat Mal, dan Zakat Jiwa. Pungutan ini hanya diwajibkan atas umat Islam. Dan saya yakin anda telah mengetahui perincian & penyalurannya dengan baik.

2. Al Jizyah (Upeti)/pungutan atas jiwa, dikenakan atas ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam.

3. Al Kharaj (semacam pajak bumi), dikenakan atas ahlul kitab yang menggarap tanah/lahan milik negara Islam. Hasil kedua pungutan dari ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam ini digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan Islam.

4. Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur, Al ‘Usyur (atau 1/10) adalah pungutan atas pedagang ahlul harb (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), dipungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan Nisful ‘Usyur (1/20) adalah pungutan atas para pedagang ahlul zimmah, orang kafir yang menghuni negeri Islam.

Itulah pungutan yang dikenal dalam syari’at Islam. Bila anda bandingkan pungutan pajak dengan ketiga jenis pungutan dalam Islam, maka lebih serupa dengan pungutan ke 2, ke 3 & ke 4 (Al Jizyah, Al Kharaj & Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur). Padahal pajak diwajibkan atas semua warga negara, tanpa pandang bulu agamanya. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak terpuji alias menyelisihi syari’at Islam.

Seharusnya, Negara Islam membedakaan penduduknya berdasarkan agamanya, umat Islam dipungut zakat jiwa dan zakat harta kekayaan, termasuk zakat perniagaan, sedangkan non muslim dipungut Al Jizyah, Al Kharaj & Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur.

Yang terjadi, zakat tidak diurus dan tidak dikelola dengan baik, sedangkan Al Jizyah &  Al Kharaj dikenakan atas semua warga negaranya, tidak heran bila anda mau makan saja harus membayar pungutan, anda menjual makananpun juga dikenakan upeti, dan seterusnya.

Saran saya, saudara Maeda D Candra berusaha untuk minta mutasi ke instansi lain yang tidak ada kaitannya dengan pajak atau perbankan, walaupun resikonya turun golongan. Bila solusi ini tidak dapat ditempuh, maka lebih baik saudara Maeda D Candra berhenti dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lain yang jelas-jelas halal. Percayalah, bahwa bila saudara meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah, pasti Allah memberi saudara jalan keluar dan pekerjaan yang halal dan lebih baik dari yang pekerjaan sekarang.

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا . الطلاق 2-3

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Qs. At Talaaq: 2-3)

Dahulu ulama’ kita menegaskan:

مَنْ تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضه الله خَيراً منه

“Barang siapa meninggalkan suatu hal karena Allah, niscaya Allah menggantinya dengan yang lebih baik.”

Wallahu a’alam bisshawab.

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A. (Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia)
Sumber: www.PengusahaMuslim.com
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum

[1] Saya ingin bertanya kepada redaksi Al Furqon sebagai berikut:
Bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai negeri, karena sumber dana pemerintah selain dari dana halal juga dari dana yang tidak jelas seperti pariwisata, pajak? Apakah ada perincian lagi, kalau instasi pajak atau pariwisata tidak boleh tapi instasi lain boleh? Apakah kita termasuk wala’ (loyalitas –red) kepada taghut jika kita bekerja di sana?
[2] Apakah ikhtilat (campur baur lawan jenis –red) di tempat kerja dapat dikatakan darurat karena hampir di semua tempat kita sulit menghindarinya?

Jawab:

Wa’alaikumussalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Jawaban: [1]

Dalam soal pertama ini ada tiga permasalahan penting yang membutuhkan keterangan yang jelas, apalagi pada zaman sekarang, dimana mayoritas manusia begitu ambisi mengejar dunia dan acuh terhadap hukum-hukum agama sehingga tidak memperdulikan lagi apakah pekerjaan yang dia geluti selama ini diridhai oleh Allah ataukah tidak. Kita memohon kepada Allah bimbingan dan petunjuk untuk menjawab masalah penting ini dengan jawaban yang diridhai-Nya dan memberikan rizki yang halal kepada kita serta menjauhkan kita semua dari rizki yang haram. Amiin.

A. Hukum Bekerja Sebagai Pegawai Negeri

Sebelum kita memasuki inti permasalahan, ada baiknya kita memahami beberapa point penting berikut:

(1). Syari’at Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja dan memberikan kebebasan kepada kita dalam memilih pekerjaan apa saja selagi pekerjaan tersebut halal.

Demikian ditegaskan oleh Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz 5/425, Al-Muru’ah wa Khowarimuha 205, Syaikh Masyhur bin Hasan Salman).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang baik.” (Shahih li Ghairihi. Riwayat Al-Bazzar sebagaimana dalam Kasyful Astar 2/83/1257)

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Dari Miqdam dari Nabi bahwa beliau bersabda: “Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil tangannya sendiri, dan adalah Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaannya sendiri.” (HR. Bukhari 2076)

(2). Dan juga berdasarkan kaidah berharga “Asal dalam muamalat adalah boleh dan halal.”

Oleh karenanya, apabila kita membaca sirah para salaf, niscaya akan kita dapati bahwa mereka berbeda-beda pekerjaannya, ada yang menjadi pedagang, petani, tukang kayu, tukang besi, tukang sepatu, penjahit baju, pembuat roti, pengembala, buruh dan seabrek pekerjaan lainnya.

(3). Ketahuilah bahwa Syari’at membagi pekerjaan menjadi dua macam:

  • Pekerjaan haram, seperti bekerja sebagai penyanyi, dukun, penjual khamr, pekerja di bank riba, pelacur, pencuri dan sejenisnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh syari’at Islam.
  • Pekerjaan mubah, contohnya banyak sekali, hanya saja sebagian ulama meneyebutkan bahwa “Pokok pekerjaan itu ada tiga: Tani, dagang, industri.” (Al-Hawi Al-Kabir 19/180, Al-Mardawi).

Syaikh Masyhur bin Hasan menambahkan: “Dan diantara pokok pekerjaan pada zaman kita sekarang -selain tiga di atas- adalah bekerja sebagai “pegawai” dengan aneka macamnya. Hanya saja terkadang sebagiannya bercampur dengan hal-hal yang haram atau makruh tergantung keadaan jenis pekerjaan itu sendiri. Para pekerjanya secara umum banyak mengeluh dari kurangnya barakah. Di samping itu, pekerjaan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi mayoritas pegawai, di antaranya:

  1. Kurangnya tawakkal kepada Allah dalam rezeki.
  2. Banyaknya korupsi dan suap.
  3. Malas dalam bekerja dan kurang perhatian.
  4. Sangat ambisi dengan gajian akhir bulan.
  5. Banyaknya sifat nifaq di depan atasan.” (Lihat Al-Muru’ah wa Khowarimuha hal. 193-206).

(4). Bekerja sebagai pegawai negeri -sebagaimana pekerjaan secara umum- diperinci menjadi dua:

  1. Apabila pekerjaan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara haram, maka hukumnya boleh, bahkan bisa jadi dianjurkan.
  2. Apabila pekerjaan tersebut berhubungan dengan perkara-perkara haram seperti pajak, pariwisata haram, bank ribawi dan sejenisnya, maka hukum kerjanya juga haram, karena itu termasuk tolong-menolong dalam kejelekan yang jelas diharamkan dalam Islam.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertaqawalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah: 2)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir berkata: “Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberinya, sekretarisnya dan dua saksinya.” Dan beliau bersabda: ‘Semuanya sama.'” (HR. Muslim: 1598)

B. Hukum Gaji Dari Pemerintah

Gaji pegawai negeri tergantung kepada pekerjaan itu sendiri:
1. Apabila dari pekerjaan yang haram, maka gajinya juga haram.
Nabi bersabda:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula hasil (upahnya).” (HR. Ahmad 1/247, 293 dan Abu Dawud 3488 dan dishahihkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma’ad 5/661)

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Dari Abu Mas’ud Al-Anshari bahwasanya Rasulullah melarang dari uang hasil jual anjing, mahar (upah) pelacur dan upah dukun.” (HR. Bukhari 2237 dan Muslim 3985)

2. Apabila gajinya dari pekerjaan yang halal, maka gajinya juga halal, sekalipun sumber dana pemerintah yang digunakan sebagai gaji tersebut bercampur antara halal dengan haram, selagi dia tidak mengetahui bahwa uang gaji yang dia terima jelas-jelas haram.
Lebih jelasnya, masalah ini dibangun di atas beberapa kaidah:

(1). Asal segala sesuatu adalah halal.

Kaidah agung ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali dari Al-Qur’an dan sunnah. Sumber dana pemerintah yang bercampur antara halal, haram dan syubhat, selagi tidak diketahui secara pasti bahwa uang yang dia terima adalah uang haram maka termasuk dalam kaidah ini. Patokan masalah ini tergantung pada keyakinan hati, bukan pada kenyataan perkara, artinya jika dia mengambil uang gaji tersebut yang kenyataannya adalah tidak halal tetapi dia tidak mengetahuinya maka hukumnya boleh.
Para ulama ahli fiqih menyebutkan bahwa harta yang di tangan para pencuri, atau titipan dan pergadaian yang tidak diketahui pemiliknya apabila tidak mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya maka wajib dishodaqohkan atau diberikan ke baitul mal, dan harta tersebut bagi orang yang diberi shodaqoh adalah halal, padahal telah dimaklumi bersama bahwa harta tersebut adalah jelas-jelas milik orang lain yang tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Jika harta tersebut saja halal, maka harta yang tidak diketahui keadaannya dan tidak dipastikan kejelasannya tentu saja lebih jelas kehalalannya.

(2). Agama Islam dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan.

Dana pemerintah tersebut pasti diberikan, mungkin diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada orang yang berhak menerimanya, dan tentu saja yang kedua ini lebih berhak menerimanya. Seandainya ahli agama yang berhak menerimanya tidak mau menerima uang dari dana pemerintah tersebut lalu diambil oleh orang yang tidak berhak menerimanya, maka akan terjadi kerusakan yang banyak sekali dan akan terhambat kemaslahatan yang banyak, padahal syari’at Islam dibangun di atas kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.(Lihat Al-Ajwibah As-Sa’diyyah ‘anil Masaail Al-Kuwaitiyyah hal. 163-164 oleh Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di, tahqiq Dr. Walid bin Abdillah).

(3). Rasulullah menerima hadiah dan memenuhi undangan makanan dari Yahudi, padahal kita tahu semua bahwa Yahudi memakan uang dengan bathil dari riba dan lain sebagainya.

Lantas bagaimana kiranya hukum menerimanya dari seorang muslim?! Jelas lebih halal.

C. Apakah Bekerja di Pemerintahan Termasuk Wala’ (loyalitas) Kepada Taghut?

Ada beberapa point penting yang harus kita fahami dalam masalah ini:

  1. Masalah berhukum dengan selain Allah termasuk masalah basar yang menimpa para pemerintah pada zaman kita sekarang, maka hendaknya kita tidak tergesa-gesa dalam menghukumi mereka dengan hukum yang tidak berhak bagi mereka sehingga masalahnya benar-benar jelas bagi kita, karena ini sangat berbahaya sekali. Kita memohon kepada Allah agar memperbaiki para penguasa kaum muslimin. (Syarh Tsalatsah Utsul hal. 159 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin).
  2. Menvonis para pemerintah yang tidak berhukum dengan selain Allah dengan taghut berarti itu mengkafirkan mereka, ini jelas keliru karena madzhab salaf memerinci masalah ini; apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah dari undang-undang manusia dan hukum-hukum jahiliyyah, dengan mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Allah, atau berpendapat bahwa hukum Allah tidak relevan pada zaman sekarang, atau berpendapat sama saja berhukum dengan hukum Allah  atau selainnya maka dia kafir, tetapi apabila dia berhukum dengan mengakui wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan tidak mengingkarinya, tetapi karena ambisi terhadap dunia, maka dia adalah fasiq. (Lihat kembali makalah “Hukum Islam Vs Hukum Jahiliyyah” dalam Al Furqon edisi 11/Th.III, “Fitnah Takfir” edisi 10/Th. III, “Berhukum Dengan Hukum Allah” edisi 8/Th. IV).
  3. Anggaplah kalau mereka memang melakukan kekufuran nyata, bukankah menvonisnya dengan kekafiran memiliki kaidah-kaidah yang tidak ringan?! Harus terpenuhi syarat dan hilang segala penghalangnya?! Sudahkah kita menegakkan hujjah kepada mereka?! Bukankah mayoritas mereka melakukannya karena kebodohan dan taklid buta?!
  4. Anggaplah  juga bahwa pemerintah adalah taghut dan kafir, tetap tidak bisa kita pukul rata bahwa  setiap para pegawai pemerintahnya adalah kafir. Sungguh ini adalah pemikiran menyimpang Khawarij yang sesat, karena haramnya wala'(loyalitas) kepada orang-orang kafir bukan berarti haramnya muamalah dengan mereka dalam hal-hal yang mubah (boleh). Itu kalau kita anggap bahwa pemerintah kafir, lantas bagaimana kiranya kalau pemerintah masih mendirikan shalat?! (Lihat tulisan “Pemboikotan Produk Orang Kafir” edisi 12/Th. IV)

Akhirnya, kami mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan -semoga Allah menjaganya-:
“Saya tidak percaya kalau ada seorang muslim yang wala’ (loyal) terhadap orang-orang kafir, tetapi kalian mengartikan wala’ (loyal) bukan pada tempatnya. Kalaulah memang ada yang loyal kepada orang kafir, maka dia adalah orang yang jahil atau non muslim. Adapun orang muslim maka dia tidak mungkin loyal kepada orang kafir, tetapi ada beberapa perkara yang kalian menganggapnya loyal padahal tidak, seperti jual beli dengan orang kafir atau memberi hadiah orang kafir…” (Al-Fatawa Syar’iyyah fil Qodhoya ‘Ashriyyah hal. 95, kumpulan Muhammad Fahd Al-Hushayyin).

***

Jawaban: [2]

Bekerja di tempat yang ikhtilath (campur baur antara lawan jenis) tidak keluar dari dua keadaan:

Pertama: Apabila di sana ada tempat, ruangan atau kantor khusus bagi kaum laki-laki sendiri, dan bagi kaum wanita sendiri, maka hukumnya boleh.

Kedua: Apabila dalam satu tempat, ruangan atau kantor bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh, sebab hal itu adalah pintu fitnah dan kerusakan.

Nabi telah memperingatkan kepada umatnya dari fitnah kaum wanita dalam sabdanya:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidaklah saya tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada fitnah wanita.” (HR. Bukhari 5096 Muslim 6880)
Sampai-sampai dalam tempat ibadah sekalipun, Nabi menganjurkan adanya jarak jauh antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabdanya:

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

“Sebaik-baik shaf (barisan shalat) kaum wanita adalah yang paling akhir dan sejelek-jeleknya adalah yang yang paling depan.” (HR. Muslim 440)
Nabi mengatakan sejelak-jelaknya adalah barisan yang terdepan disebabkan lebih dekat dengan barisan kaum lelaki. Demikian pula sebaik-baiknya adalah yang belakang dikarenakan lebih jauh dari kaum lelaki.Hadits ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa syari’at Islam sangat menekankan adanya jarak antara kaum laki-laki dengan wanita. Dan barangsiapa memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi pada umat, niscaya akan jelas baginya bahwa dalam ikhtilath antara lawan jenis merupakan penitu kerusakan dan fitnah hingga sekarang”. (Lihat Fatawa Nur Ala Darb hal. 82-83 oleh Syaikh Ibnu Utsaimin).

Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga berkata:
“Adapun ikhtilath antara kaum lelaki dan wanita di tempat kerja atau perkantoran padahal mereka adalah kaum muslimin, maka hukumnya adalah haram dan wajib bagi orang yang memiliki wewenang di tempat tersebut untuk memisahkan tempa/ruangan antara kaum lelaki dan wanita, sebab dalam ikhtilat terdapat kerusakan yang tidak samar bagi seorangpun.” (Fatawa Haiah Kibar Ulama 2/613, Fatawa Ulama Baladi Haram hal. 532).

Akhirnya, kita berdoa kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan kita di atas agama-Nya. Amiin.

***

Penulis: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi
Sumber: http://www.abiubaidah.com
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Ustadz yang baik apa batasan tata rias untuk wanita yg akan menikah
bolehkah memakai bulu mata palsu? Bolehkah mencabut/mencukur alis sedikit untuk merapikan riasan? Jazakallah.

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum,
Saya mempunyai permasalahan yang perlu akan pemecahan. Saya sangat mengharapkan jawaban dari Ustadz, kalau bisa beserta dalil-dalil dari pendapat Ustadz.

Ayah saya seorang pengusaha Sablon, Reklame, dan Percetakan. Usaha ini telah dijalankan cukup lama. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah KKN (Korupsi, Korupsi dan Nepotisme) bisa dikatakan sudah menjadi budaya dikalangan pegawai pemerintah di Indonesia. Biasanya pegawai pemerintah yang korupsi bekerjasama dengan suatu perusahaan tertentu.

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum pak ustadz,
Saya mau bertanya,

  1. Saya seorang muslimah umur 19, saya ingin mengetahui bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sedang haid, lalu mengumpulkan rambut kepalanya, kemudian ikut disucikan pada saat mandi besar/mandi mensucikan diri setelah haid. apa hukumnya dan apa dasar hukumnya dalam hadist ataupun Alquran. Mohon dijelaskan karena saya belum faham benar tentang masalah ini.
  2. Apa hukumnya jika seorang wanita dengan wanita berciuman pipi. Dalam hal ini bukan karena nafsu tapi karena suatu kebiasaan pada saat bertemu dengan teman atau saudara. Apa hukumnya dalam islam. Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu’alaikum

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarakatuh
Ustad, saya seorang mahasiswi berumur 20 thn yg sekarang sedang kuliah di negeri yang mayoritasnya non muslim. saya berencana untuk menikah secepatnya, walaupun masih kuliah. Yang menjadi masalah disini adalah, setelah menikah kami harus hidup berpisah, karena beda daerah. memang, dari awal kami sudah tau resiko yg akan diambil. dan orang tua sudah sama sama tau. Bagaimana hukum nya nikah pisah ini ustad? bolehkah kami terus melanjutkan rencana ini? Jazakallahu khairon katsiro. Wassalamu’alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya ingin menanyakan mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan membai’at imam. Apakah benar bahwa tidak syah islam seseorang tanpa membaiat seorang imam. Bahkan, Bukhori pun berbaiat pada imam di zamannya. Jaza kallohu khoiron.

SOCIAL

8,985FansLike
4,525FollowersFollow
31,224FollowersFollow
61,951SubscribersSubscribe

RAMADHAN